in

Direktur YLBHI : RUU Cipta Kerja Buka Peluang Korupsi Aparat !

Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati
Direktur YLBHI : RUU Cipta Kerja Buka Peluang Korupsi Aparat !

Jakarta, FREEDAY — Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi.

Menurutnya, salah satu contoh peluang itu terlihat dari pemberian kewenangan kepada polisi untuk memberikan izin usaha serta pengawasan terhadap bidang usaha pengamanan.

“Ada peluang korupsi atau abuse of power dalam RUU ini. Contohnya, memberikan wewenang kepada polisi untuk memberikan izin usaha dan pengawasan terhadap bidang usaha pengamanan,” kata Asfinawati dalam diskusi bertema ‘Kontroversi RUU Ciptaker: Percepatan Ekonomi dan Rasa Keadilan Sosial’ yang berlangsung secara daring, Minggu (4/10).

Asfinawati menduga pemberian kewenangan tersebut terkait dengan langkah Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa (PAM Swakarsa).

Asfinawati berpendapat, proses penyederhanaan izin usaha seharusnya tidak diikuti dengan pemberian kewenangan memberikan izin usaha serta pengawasan terhadap bidang usaha pengamanan kepada polisi.

Menurutnya, pemberian kewenangan untuk polisi itu mengancam kebebasan masyarakat

“Ketika nanti ada konflik agraria, masyarakat adat, dengan buruh kemudian satpam di garda depan memukul lapornya ke polisi. Dalam pengalaman kami, tanpa peraturan itu saja sudah sulit mendorong laporan masyarakat agar ditindaklanjuti oleh kepolisian,” tuturnya.

Lebih lanjut, Asfinawati menyebut revisi Undang Undang (UU) nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), khususnya terkait angkutan alat berat yang juga dilakukan lewat RUU Omnibus Law Ciptaker juga membuka celah korupsi.

Ia mempertanyakan pasal yang menyebutkan bahwa angkutan alat berat yang melebihi dimensinya boleh tetap melintas selama mendapatkan pengawalan dari polisi.

“Ada pasal perubahan terkait UU LLAJ, kendaraan bermotor umum yang angkut alat berat yang lebihi dimensi harus dapat pengawalan kepolisian, kan seharusnya melebihi dimensi enggak boleh jalan,” ucap Asfinawati.

Halaman: 1 2

Rekomendasi