in

Kampanye Daring di usulkan KPU Diatur dalam Perppu Baru Pilkada

kampanye daring

Jakarta, FREEDAY — Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan sejumlah aturan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) baru terkait penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 selama Pilkada Serentak 2020.

Komisioner KPU Viryan Aziz mengatakan pihaknya akan mendorong agar sejumlah tahapan pemilu digelar secara daring. Beberapa di antaranya tahapan kampanye dan rekapitulasi suara.

“Membuka ruang atau hal baru diterapkan seperti kampanye daring dan rekapitulasi elektronik,” kata Viryan kepada wartawan, Jumat (28/9).

Viryan menjelaskan seluruh kegiatan kampanye, seperti konser musik, akan dilakukan secara daring. Harapannya, tidak ada kerumunan yang berpotensi menularkan virus.

KPU juga akan mengusulkan larangan menimbulkan kerumunan selama masa kampanye pada perppu itu. Larangan tersebut akan disertai sanksi yang jelas bagi para pelanggar.

Viryan menyampaikan KPU berkeinginan sebisa mungkin tahapan pilkada tidak menimbulkan kerumunan orang. Ia merujuk pada kejadian kerumunan ribuan orang saat masa pendaftaran 4-6 September.

“Untuk mencegah terulang, tidak cukup hanya mengandalkan imbauan dan pakta integritas. Namun dijadikan larangan yang disertai sanksi,” ujar Viryan.

Perppu tersebut mulai dibahas pada Jumat (18/9) di Jakarta. Pembahasan akan dilakukan KPU bersama Bawaslu, Kemenko Polhukam, dan Kemendagri.

Wacana perppu awalnya disampaikan Viryan pada Kamis (17/9). Menurutnya, hingga saat ini KPU kesulitan menerapkan protokol kesehatan di pilkada karena tak ada aturan setingkat undang-undang. Sebab itu, ia mengusulkan pembuatan perppu baru.

Menko Polhukam Mahfud MD bersama Mendagri Tito Karnavian, serta KPU dan Bawaslu menyambangi Gedung MA terkait kesiapan MA memproses sengketa Pilkada Serentak 2020, Selasa (8/9). (Foto: Dok. Humas Kemenko Polhukam)

Halaman: 1 2 3

Rekomendasi