in , ,

Kebijakan Pemerintah untuk Program Bantuan Non-Tunai Harus di Desain Ulang !

Kebijakan Pemerintah untuk Program Bantuan Non-Tunai Harus di Desain Ulang !
Kebijakan Pemerintah untuk Program Bantuan Non-Tunai Harus di Desain Ulang !

FREEDAY, JAKARTA – Direktur Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam menegaskan, sistem pemberian sembako atau bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah kepada masyarakat harus kembali diatur ulang. Hal ini agar kejadian korupsi bansos yang melibatkan Menteri Sosial Juliari P Batubara tidak kembali terjadi.

Ia menerangkan, reformasi terhadap program bansos penting untuk dilakukan karena anggaran sembako pada 2021 masih terbilang cukup tinggi. Anggaran program sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp44,7 triliun.

Baca juga : Daftar Resmi Pemerintah ! Bansos yang Berlanjut di 2021, Segera Simak Persyaratannya !

“Kita harus kembali mempertegas mengenai bagaimana soal akuntabilitas anggaran mengenai bansos ini,” kata Roy dalam diskusi Korupsi Dana Covid-19 secara daring, Jumat (11/12).

Menurut Roy, apabila belajar dari kesalahan kemarin, potensi terjadinya korupsi karena rendahnya keterbukaan pengelolaan anggaran dan pengadaan bansos oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Hal itu terlihat dari tidak adanya data anggaran dan realisasi secara real time.

Berdasarkan penelurusan IBC di website Kemensos, tidak ditemukan publikasi data dan informasi anggaran tahun 2020. Termasuk, anggaran khusus penanganan covid-19 baik umum maupun rinci.

“Kemensos juga tidak mempublikasikan data pengadaan sembako sehingga publik tidak mendapat informasi siapa saja rekanan Kemensos yang menjadi vendor atau pemasok,” ungkap dia.

Baca juga : BLT BPJS Ketenagakerjaan Termin 2 Cair Lagi, Berikut Penjelasan Menaker !

Ia menerangkan, ketertutupan pengadaan barang inilah yang menjadi potensi korupsi anggaran bansos sembako. Terlebih pengadaannya dilakukan secara penunjukan langsung.

Maka dari itu, perbaikan ini harus dilakukan sesegera mungkin. Ia mengatakan, mengenai perlindungan sosial khususnya pada masa covid-19, pemerintah bisa menggunakan skema tunai langsung ke masyarakat.

Halaman: 1 2

Rekomendasi