in ,

Uji Klinis Vaksin Covid-19 Asal China: Anggaran dan Kekhawatirannya…

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah akan segera menggelar uji klinis tahap tiga vaksin Covid-19 asal China, Sinovac. Saat ini pemerintah telah menerima 2.400 vaksin. Uji coba dilakukan pemerintah bekerja sama dengan PT Bio Farma. “Rencana kita awal Agustus kalau lancar itu sudah bisa dilakukan uji klinis tahap tiga,” kata Corporate Secretary PT Bio Farma Bambang Heriyanto dalam diskusi yang digelar secara virtual, Minggu (26/7/2020). Setibanya di Indonesia, vaksin itu harus lebih dulu dikarantina sehingga tidak bisa langsung digunakan. Sebanyak 2.400 vaksin diperuntukkan bagi 1.620 sukarelawan. Adapun satu vaksin Sinovac digunakan untuk satu orang. Baca juga: Pemerintah Diminta Jamin Keamanan Relawan Uji Klinis Vaksin Covid-19 Sisanya, kata Bambang, sudah dialokasikan untuk keperluan uji klinis juga. “Ini dosisnya dosis tunggal tinggal pakai. Vaksinnya sudah ada di dalam kemasan jarum suntik jadi tinggal disuntikkan ke sukarelawan,” ujar dia. Butuh Rp 25 triliun-Rp 30 triliun Dalam kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Dany Amrul Ichdan menyebutkan, pemerintah harus menyiapkan sekitar Rp 25 triliun-Rp 30 triliun untuk uji klinis vaksin Covid-19. Perkiraan angka tersebut dikalkulasikan dengan perkiraan harga vaksin yang mencapai 5-10 dollar AS, dikalikan dengan 175 juta vaksin. “Kalau katakanlah 5 dollar itu harganya dan dijual lebih kurang dengan harga yang sama, berarti negara harus mengalokasikan lebih kurang sekitar Rp 25 sampai 30 triliun-lah harus disiapkan,” kata Dany, Minggu.

Adapun angka 175 juta vaksin dihitung berdasarkan reproduction number (R0) yang mencapai angka 2 hingga 3. R0 merupakan angka pertambahan kasus Covid-19 tanpa intervensi atau secara alami. Jika kasus Covid-19 dinyatakan R0 sekitar 2,5, artinya secara alami tanpa intervensi satu orang yang positif Covid-19 akan menularkan dua hingga tiga orang. Atau, bisa juga dimaknai muncul dua hingga tiga kasus baru secara rata-rata. “Kalau indikator-indikator Covid kita R0-nya itu kan katakanlah di dua atau tiga, berarti kita itu lebih kurang perlu 174 atau 175 juta vaksin,” ucap Dany. “Negara harus mengalokasikan itu,” lanjut dia.

Pendekatan B2B

Dany juga menyampaikan bahwa uji klinis vaksin Sinovac asal China dilakukan Pemerintah Indonesia dengan pendekatan business to business (B2B), bukan government to government (G2G)

Namun demikian, Dany menyebutkan, pemerintah bakal menggunakan pendekatan G2G dalam melakukan negosiasi harga vaksin yang bakal diuji klinis. “Dalam pemahaman yang didapatkan dari berbagai paparan dari Pak Menristek, dari Menkes itu sebenarnya penjajakan awal secara B2B,” kata Dany. Selain itu, menurut Dany, pemerintah bakal menyiapkan payung hukum terkait pendekatan B2B yang digunakan dalam negosiasi uji klinis vaksin Sinovac tersebut. “Tapi, business to business yang dipayungi oleh regulator dalam hal ini memayungi, negara menyiapkan milestone-nya, menyiapkan pasar, support of technology juga join riset dengan BPPT dengan Kemenristek,” ucapnya.

Dijadikan Bisnis?

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay merasa khawatir bahwa uji klinis vaksin Covid-19 Sinovac hanya dijadikan bisnis antara Pemerintah Indonesia dan China.

Sebab, uji klinis vaksin ini dilakukan dengan pendekatan B2B, bukan G2G. “Persoalannya ini apakah business to business ini yang tadi concern saya itu adalah didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan atau tidak,” kata Saleh dalam diskusi yang sama, Minggu (26/7/2020). “Karena ini kan Covid ini kan musuh bersama, musuh kemanusiaan. Itu yang harus ditekankan, bukan uangnya, ini bukan persoalan uang,” lanjut dia. Saleh merasa khawatir apabila digunakan dengan pendekatan B2B, vaksin ini bakal menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan. Terlebih lagi, dengan jumlah penduduk Indonesia yang begitu banyak, pengadaan vaksin Covid-19 bisa menjadi bisnis besar.

“Jika 270 juta (penduduk Indonesia) ini nanti dikasih vaksin, misalnya katakan seperti itu, bayangkan betapa besar misalnya bisnis yang sedang berjalan di Indonesia ini,” ucap Saleh. Bukan mengimpor vaksin dari China dalam jumlah besar, Saleh justru mendorong pemerintah memaksimalkan pembuatan vaksin Covid-19 dalam negeri. Dalam rapat antara Komisi IX dan pemerintah beberapa waktu lalu, Saleh menyebut bahwa Menristekdikti dan Menteri Kesehatan sempat menyampaikan sejumlah lembaga yang tengah melakukan penelitian vaksin Covid-19. Disampaikan pula bahwa vaksin tersebut rencananya bakal siap pada awal Januari 2021.

“Kenapa harus ngambil dari sana? Kan kita juga nanti tinggal lima bulan ke depan itu udah mau jadi (vaksin buatan Indonesia). Kan bulan Januari mau dirilis, sementara yang ini (vaksin Sinovac) pun kalau misal dilakukan nanti lebih kurang Januari juga,” kata Saleh.

Halaman: 1 2

Rekomendasi